Info Lingkungan

Our Story

Kebakaran Lahan, Tradisi atau bencana alam?

Posted at July 13, 2016 | By : | Categories : Info Lingkungan | 0 Comment

sumber : http://cdn-2.tstatic.net/pontianak/foto/bank/images/kabut-asap-1-792015_20150907_131558.jpgSejak Oktober 2015 sampai Januari 2016, sebagian wilayah Indonesia diselimuti oleh kabut asap. Asap yang menyelimuti adalah asap hasil dari pembakaran lahan. Sebenarnya apa kandungan dan definisi asap? Asap adalah suspensi partikel kecil di udara (aerosol) yang berasal dari pembakaran tak sempurna dari suatu bahan bakar. Asap umumnya merupakan produk samping yang tak diinginkan dari api (termasuk kompor dan lampu) serta pendiangan, tapi dapat juga digunakan untuk pembasmian hama (fumigasi), komunikasi (sinyal asap), pertahanan (layar asap, smoke-screen) atau penghirupan tembakau atau obat bius. Asap kadang digunakan sebagai agen pemberi rasa (flavoring agent), pengawet untuk berbagai bahan makanan, dan bahan baku asap cair. Keracunan asap adalah penyebab utama kematian korban kebakaran di dalam ruangan. Asap ini membunuh dengan kombinasi kerusakan termal, keracunan, dan iritasi paru-paru yang disebabkan oleh karbon monoksida, hidrogen sianida, dan produk pembakaran lainnya. Partikel asap terutama terdiri dari aerosol (atau kabut) partikel padat atau butiran cairan yang mendekati ukuran ideal untuk penyebaran cahaya tampak.

Seperti yang telah disebutkan diatas, Kabut asap di pada mayoritas daerah di Indonesia khususnya di Pontianak disebabkan oleh pembakaran lahan. Pembakaran lahan dilakukan oleh pemilik lahan baik perkebunan maupun lahan pertanian yang akan menggunakan kembali lahannya setelah masa panen maupun penanaman kembali. Pada beberapa masyarakat percaya bahwa abu dari pembakaran lahan akan menyuburkan tanah, hal ini secara  ilimiah dapat diterima karena pada lahan gambut yang bersifat asam, penambahan abu dapat menaikkan pH hingga mendekati pH normal yang baik untuk pertumbuhan tanaman.

Kabut asap di Indonesia pada tahun 2015 ini mayoritas disebabkan oleh pembakaran lahan perkebunan milik perusahaan yang didominasi perusahaan kelapa sawit. Perusahaan tersebut memiliki lahan sesuai izin yang dimiliki dan beberapa di kerjakan oleh masyarakat dalam bentuk kebun plasma.

Dari pengumpulan data terkait pembakaran lahan, terungkap fakta bahwa menurut Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No.15 tahun 2010. Di Kalimantan Tengah, untuk membakar hutan seluas maksimal satu hektar orang hanya perlu izin ketua RT. Sementara untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan seluas satu sampai dua hektar, hanya cukup izin dari lurah atau kepala desa (detik.com, 2015). Hal ini dibenarkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah yang menjabat saat itu yaitu Teras Narang namun menurut beliau pada saat masa jabatannya kebakaran lahan sangat minim karena dana dari pusat untuk penanganan pencegahan kebakaran lahan selalu ada. Menurut penulis, hal ini bukan solusi, tetapi pekerjaan sia-sia karena di satu sisi melakukan pelegalan pembakaran lahan dan di satu sisi mengajukan dana penanganan pencegahan kebakaran lahan karena pembakaran lahan yang ironisnya dibuat oleh kepala daerah yang mendapat dana bantuan.

Pergeseran musim disebabkan oleh oleh pemanasan global dimana terjadi perubahan arus laut karena perubahan suhu yang mengakibatkan perubahan tekanan. Perubahan tekanan juga mempengaruhi pola angin. Jika terjadi perubahan arah angin, maka awan hujan yang terbentuk tidak turun di area sebagaimana biasanya yang terjadi. Hal ini lah yang menyebabkan kemarau panjang di suatu daerah dan hujan besar di daerah lain. Oleh karena itu, pada zaman modern ini, peran badan klimatologi dan geofisika di Indonesia sangat penting dalam memantau perkembangan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim sangat berpengaruh di ekonomi dunia. Gagal panen dan kerusakan perkebunan dapa menganggu stok pangan dan kebutuhan pokok lainnnya. Sementara di sector transportasi, pembatalan penerbangan dapat menganggu keuangan maskapai maupun sector pariwisata terkait seperti hotel tempat wisata dan sejenisnya. Pada 29 Oktober 2015 Garuda Indonesia mengklaim mengalami kerugian hingga 8 Juta dollar amerika karena dampak dari kabut asap.

Kebijakan pemerintah di bidang penanganan kebakaran lahan sudah tertuang diantaranya dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan  Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan. Pada peraturan tersebut sudah tercantum mengenai penerapan kanal bersekat agar dapat menjaga tinggi muka air di wilayah gambut,  kebijakan pemerintah terkait masyarakat adat yang ingin melakukan pembakaran lahan dengan luas 2 Hektare namun dengan syarat harus tanaman varietas lokal, dan dengan catatan tidak boleh dilakukan jika curah hujan dibawah rata-rata normal. Menurut penulis hal ini kurang tajam karena beberapa belum di sosialisasikan dan belum di iikuti dengan penerapan peraturan daerah yang lebih spesifik sesuai karakteristik daerah. Sebaiknya pemerintah lebih ketat dalam pengawasan turunan peraturan strategis terkait hajat hidup masyarakat umum, agar kedepannya tidak adalagi temuan miss komunikasi antara peraturan pusat dan daerah.

Hambatan yang terjadi di lapangan adalah umumnya pelaku pembakaran lahan adalah warga lokal yang bekerja di lahan milik perusahaan asing, sehingga dalam penerapan penegakan hukum secara langsung dilapangan sangat sulit dilakukan karena membahayakan keselamatan jiwa penegak hukum yang bekerja di wilayan pedalaman. Sebagai informasi pembakaran lahan perkebunan jarang dilakukan di tengah kota, tetapi dilakukan di dalam hutan atau perkebunan dengan akses yang sulit dijangkau. Untuk mengantisipasi ini, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat hendaknya selalu bersinergi dengan pemuka masyarakat sekitar yang dapat menjadi corong bagi warga lokal, sehingga petuah yang diberikan dapat didengar oleh warga lokal.

Upaya antisipasi yang telah dilakukan saat ini diantaranya adalah  Penegakan hukum di bidang penanganan kebakaran lahan dilakukan dengan cara penutupan sementara kegiatan operasional perusahaan yang terlibat dalam pembakaran lahan. Sejauh ini pemerintah telah mendaftar 413 perusahaan yang diindikasi melakukan pembakaran hutan di lahan seluas 1,7 juta hektar. Demikian keterangan Siti Nurbaya Bakar. Perusahaan-perusahaan itu kini melalui proses klarifikasi dan verifikasi. Dan menurut saya keputusan pemerintah untuk tidak menetapkan kabut asap akibat kebakaran lahan menjadi bencana nasional sudah tepat, karena jik ditetapkan menjadi bencana nasional, maka lepas udah kewajiban para pembakar lahan dan tanggung jwab perusahaan yang diduga pembakar lahan terhadap dampak yang dihasilkan dari kabut asap dan pemerintah terpaksa mengeluarkan dana untuk menangani dampak yang ada. Karena bagaimanapun pemerintah tidak boleh kalah oleh pihak luar yang memanfaatkan rakyat demi keuntungan pribadinya.

Leave a Comment